(untuk kalangan tertentu)

2,5 Persen Penduduk Maluku Utara Pemakai Narkoba
Ternate - Setidaknya tercatat 17.823 dari 717.400 jumlah penduduk usia 10-56 tahun di Maluku Utara atau hampir 2,5 persen merupakan pemakai narkoba. Akibatnya, Maluku Utara menjadi daerah terbesar keempat pemakai narkoba di Indonesia.
Kepala Badan Narkoba Provinsi Maluku Utara Komisaris Besar Elly Jalaludin mengatakan tingginya pemakai narkoba di Maluku Utara disebabkan oleh aktivitas penyelundupan narkoba di Maluku Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan lima tahun terakhir.
Maluku Utara secara geografis merupakan daerah kepulauan yang membuat aktivitas penyelundupan sulit terpantau secara menyeluruh. »Banyak pelabuhan tikus dan masih minimnya sarana pendukung membuat narkoba semakin leluasa masuk di Maluku Utara. Karena itu lima tahun terakhir ini kami menjadikan narkoba menjadi musuh utama,” kata Elly yang dihubungi Tempo, Minggu, 15 April 2012.
Menurut Elly, pemakai narkoba di Maluku Utara umumnya lebih banyak didominasi kelompok anak muda usia produktif dari 20 tahun hingga 47 tahun. Selain itu, narkoba di Maluku Utara saat ini juga telah menyentuh semua kalangan masyarakat termasuk kelompok anak-anak.
»Oleh sebab itu, penindakan kasus narkoba di Maluku Utara akan dilakukan tegas,” ujar Elly. »Kami tidak akan menoleransi siapa pun yang sengaja merusak generasi bangsa ini dengan narkoba,” ujarnya.
Mantan Kabid Humas Polda Maluku Utara ini menuturkan, berdasarkan hasil penelitian Pusat Data Kesehatan Universitas Indonesia dan Badan Narkoba Nasional tahun 2010, Maluku Utara telah menjadi wilayah yang sangat rawan praktek penyelundupan narkoba jalur internasional. Selain itu, banyak generasi muda Maluku Utara berpotensi menjadi pemakai narkoba.
»Jadi saya mengimbau agar masyarakat juga bisa turut serta memerangi narkoba bersama-sama. Kami berharap semua kalangan masyarakat juga bisa menjadikan narkoba sebagai musuh bersama,” ujar Elly.
Di lain pihak, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Kasman Hi Achmad mengatakan memerangi narkoba saat ini memang harus menjadi tanggung jawab bersama. Di tingkat pendidikan seharusnya ada muatan lokal yang memasukkan materi bahaya narkoba sebagai pelajaran di sekolah. Selain itu, pemerintah juga harus bisa berperan aktif dalam hal perumusan kebijakan yang jelas dalam memerangi narkoba. »Ini penting agar generasi muda kita selamat dari narkoba,” ujarnya.
Menurut Kasman, untuk Maluku Utara, langkah memerangi narkoba terlebih dahulu harus dilakukan dengan membentuk kader antinarkoba di setiap desa. Tujuannya tidak lain adalah sebagai agen informasi untuk aparat kepolisian. »Apalagi Maluku Utara secara geografis sulit dipantau. Jadi memang pelibatan masyarakat secara penuh penting dilakukan,” ujar Kasman. TEMPO.CO
BUDHY NURGIANTO
 

(untuk kalangan tertentu)

JAKARTA -- Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan berdasarkan keterangan dari masyarakat diketahui para pelaku kelompok bermotor di tiga lokasi berbeda Jumat (13/4/2012) dini hari tadi berciri berbadan tegap dan berambut cepak.
"Dari keterangan yang dihimpun masyarakat sekitar pelakunya itu berbadan tegap dan berambut cepak," ucap Rikwanto di Mapolda Metro Jayat.
Dijelaskan Rikwanto, para pelaku ini memang berniat kekacauan. "Mereka merusak, mencuri dan sasarannya ini orang-orang yang nongkrong. Dan dianggap musuh bersama," jelas Rikwanto.
Rikwanto menambahkan, usai mendapat laporan dari masyarakat polisi langsung mengadakan pengejaran. Dalam pengejaran yang dilakukan, kemudian terungkap ada korban dalam aksi para geng motor ini,TRIBUNNEWS.COM

(untuk kalangan tertentu)

Jakarta - KPK menahan dua tersangka kasus cek pelawat peningkatan dana infrastruktur dan jalan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, 2010. Keduanya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluma, Erwin Panama, dan Direktur Operasional PT Puguh Permai, Ali Amra.
"Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya, Jumat, 13 April.
Johan mengatakan keduanya langsung dijebloskan ke penjara untuk menjalani masa tahanan selama 20 hari. Erwin dijebloskan ke Rumah Tahanan Polda Metro Jaya dan Ali di Salemba.
Kasus itu terjadi saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Seluma 2010. Saat itu Pemerintah Kabupaten Seluma menyusun Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang peningkatan dana proyek infrastruktur dan peningkatan jalan selama lima tahun.
Bupati Seluma Murmar Effendy diduga memberikan cek pelawat terhadap 30 anggota DPRD Seluma. Cek yang masing-masing berisi Rp 100 juta itu diduga untuk meloloskan peraturan daerah tersebut. Murmar pun ditahan dan telah divonis selama dua tahun penjara.
Erwin dan Ali yang digelandang KPK ke mobil tahanan menolak memberi komentar kepada wartawan. Keduanya hanya tersenyum sambil menunduk. Mata keduanya pun kelihatan memerah dan berair.  TEMPO.CO
TRI SUHARMAN

(untuk kalangan tertentu)

JAKARTA - Sebanyak 34 narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakat (LP) Benteng, Kota Sigli Kabupaten, Pidie Aceh yang sempat dilepas pada saat gempa melanda masih belum kembali.
Gempa yang mengguncang kota Serambi Mekah pada Rabu (11/04) sore itu membuat para petugas Lapas demi nama kemanusiaan melepas puluhan napi yang sedang berada dalam tahanan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Muhammad Taufik menuturkan sebanyak 34 napi belum kembali pasca-gempa Aceh berakhir.
Taufik menegaskan jika puluhan napi tersebut tidak melarikan diri dan juga tidak sengaja dibiarkan kabur. Ia melanjutkan mereka dilepas karena kondisi yang memaksa karena gempa bisa berakibat fatal, sehingga Lapas mengambil kebijakan untuk melepas para napi tersebut.
"Para napi keluar atas pertimbangan LP, kalau enggak balik ada tahapannya nanti, bisa jadi dilakukan penjemputan oleh Polda," ujar Taufik saat jumpa pers di Mabes Polri, Jumat (13/04). Taufik menuturkan jika polisi juga telah mengimbau kepada seluruh keluarga napi tersebut untuk memberikan informasi tentang keberadaan para napi itu.REPUBLIKA.CO.ID

(untuk kalangan tertentu)

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (27/3), mengumumkan penetapan status tersangka kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, Erwin Panama. Ia dianggap terlibat dalam kasus suap yang melibatkan atasannya, Bupati Seluma, Murman Effendi.
"Dari hasil pengembangan penyidikan terhadap dugaan suap yg dilakukan oleh bupati Seluma, KPK telah meningkatkan status EP (Kepala Dinas PU Seluma) sbg tersangka," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkatnya, Selasa (27/3).
Terkait kasus ini, Bupati Seluma Nonaktif, Murman Effendi telah divonis dengan hukuman penjara selama dua tahun. Selain pidana penjara, Murman juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 150 juta, subsider tiga bulan kurungan.
Dalam vonis untuk Murman itu disebutkan, dia bersama Kadis PU Kabupaten Seluma, Erwin Panama, dan Direktur Operasional PT Puguk Sakti Permai (PSP), Ali Amra, serta Murman telah menyuap 27 anggota DPRD. Setiap anggota DPRD Seluma diberikan cek senilai Rp 100 juta dan uang tunai mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta.
Tujuan Murman menyuap anggota DPRD adalah agar terjadi perubahan peraturan daerah (Perda) terkait pelebaran jalan di wilayah Seluma. Perubahan perda ini mengakibatkan pembengkakan anggaran sebesar Rp 31,5 miliar. Total anggaran poyek pembangunan jalan menjadi Rp 381,5 miliar.REPUBLIKA.CO.ID